Bagian 4
Dua hari kemudian, sebuah truk pengangkut material datang ke Wanasetra.
Bagaskara mulai menurunkan beberapa peralatan di dekat lahan keluarga. Para pekerja juga memasang pagar sementara sebagai tanda bahwa kawasan tersebut akan segera dibangun.
Beberapa warga memperhatikan dari kejauhan.
Mardana kembali mendatangiku.
“Mas Rengga, kami sudah meminta agar pembangunan ditunda sampai persoalan mata air selesai.”
Aku menjawab singkat.
“Silakan mengurusnya melalui kantor desa.”
“Pak Jatmika juga sudah mengingatkan.”
Aku tertawa.
“Kenapa semua keputusan harus menunggu Pak Jatmika?”
Mardana menatapku.
“Karena dia yang paling memahami persoalan ini.”
Aku menggeleng.
“Kalau begitu, suruh dia datang membawa bukti.”
Mardana akhirnya pergi.
Menjelang siang, aku mendapat kabar bahwa alat berat tidak bisa masuk melalui jalan belakang karena sebagian jalan merupakan akses pertanian.
Aku merasa semakin kesal.
Aku segera mendatangi kantor desa untuk menemui Pak Wiratama.
“Pak, saya ingin kepastian. Kenapa pembangunan saya terus dihambat?”
Kepala desa mengeluarkan sebuah map dari laci.
“Rengga, kami sudah memeriksa sebagian arsip. Ternyata ada kesepakatan lama mengenai penggunaan lahan.”
“Kesepakatan seperti apa?”
Pak Wiratama menunjukkan salinan peta.
“Di sini terdapat jalur mata air, tanah penyangga, dan jalan pertanian yang tidak boleh ditutup.”
Aku memperhatikan peta tersebut.
Sebagian besar wilayah yang ditandai berada dekat tanah keluargaku.
“Apakah dokumen ini sah?”
“Masih harus diperiksa bersama pihak pertanahan. Namun, catatan ini sudah tercatat dalam arsip desa.”
Aku menggeleng.
“Kalau memang begitu, mengapa sertifikat keluarga saya berbeda?”
Pak Wiratama tidak langsung menjawab.
“Kami belum bisa menyimpulkan. Ada kemungkinan terjadi kesalahan pencatatan pada masa lalu.”
Aku menatapnya.
“Apakah Bapak menuduh keluarga saya mengambil tanah warga?”
“Saya tidak mengatakan begitu.”
“Kalau begitu, jangan membuat masalah.”
Pak Wiratama menutup map.
“Rengga, saya ingin pembangunan ini berhasil. Namun, jangan sampai kepentingan desa dikorbankan.”
Aku meninggalkan kantor desa dengan perasaan kesal.
Dalam perjalanan pulang, aku melihat Jatmika sedang membantu seorang anak memperbaiki sepeda.
Anak itu bernama Lembayung. Ia merupakan cucu seorang janda yang tinggal di ujung desa.
Jatmika memperbaiki rantai sepeda dengan sabar.
Aku berhenti sebentar.
“Pak Jatmika!”
Ia menoleh.
“Ada apa?”
“Saya sudah bilang jangan ikut campur urusan tanah.”
“Saya tidak sedang mengurus tanah.”
Aku menunjuk sepeda.
“Kalau begitu, kenapa setiap hari Bapak sibuk membantu orang lain? Apa tidak punya pekerjaan yang lebih penting?”
Jatmika tersenyum.
“Memperbaiki sepeda anak juga pekerjaan.”
Aku tertawa.
“Beginilah kalau orang tidak punya tujuan hidup. Waktunya habis untuk mengurusi masalah orang lain.”
Lembayung memandangku dengan wajah tidak senang.
“Pak Rengga, Pak Jatmika sering membantu warga.”
Aku menoleh kepadanya.
“Anak kecil tidak perlu ikut bicara.”
Jatmika segera menenangkan anak tersebut.
“Sudahlah, Lembayung. Sepedamu sudah selesai.”
Anak itu mengambil sepedanya dan pergi.
Aku kembali menatap Jatmika.
“Pak, saya akan membangun tempat ini. Kalau Bapak tidak setuju, silakan tinggal di tempat lain.”
Jatmika berdiri.
“Saya tidak pernah mengatakan tidak setuju dengan pembangunan. Saya hanya ingin kamu membangun tanpa merusak sesuatu yang menjadi kebutuhan banyak orang.”
Aku mengangkat bahu.
“Sudah cukup.”
Aku pergi meninggalkannya.
Sore harinya, notaris menghubungiku.
Ia mengatakan ada ketidaksesuaian antara dokumen keluarga dan peta lama desa.
Aku segera meminta penjelasan.
“Apakah tanah saya bermasalah?”
“Belum tentu. Namun, ada catatan mengenai pembagian lahan yang perlu ditelusuri.”
“Berapa lama?”
“Setidaknya beberapa hari. Saya perlu melihat arsip pertanahan dan dokumen lama.”
Aku merasa gelisah.
Investor sudah menunggu kepastian.
Malam itu aku kembali membuka kotak peninggalan kakek yang sebelumnya diberikan Jatmika dalam bentuk beberapa salinan foto dan catatan.
Aku menemukan sebuah halaman yang sebelumnya terlewat.
Di sana terdapat tulisan:
**Apabila suatu hari keluarga Suryanagara berniat menguasai seluruh kawasan mata air, ingatkan mereka bahwa tanah itu tidak pernah disiapkan untuk menjadi milik satu keluarga.**
Di bawahnya terdapat tanda tangan kakekku dan beberapa saksi.
Aku membaca tulisan tersebut berulang kali.
Untuk pertama kalinya, aku mulai mempertanyakan apakah seluruh tanah yang ingin kujual memang benar-benar menjadi hak keluargaku.
Namun, aku masih memiliki satu keyakinan: sertifikat resmi pasti lebih kuat daripada catatan lama.
Aku belum menyadari bahwa dokumen yang selama ini kupegang justru menyimpan persoalan yang jauh lebih rumit.